Friday, March 31, 2006

antara jakarta-canberra

Lagi2 kita marahan sama negara tetangga, australia. Ngambek2an... Kita menarik pulang Duta Besar RI untuk Australia dan banyak pihak mendesak pemutusan hubungan diplomatik. Wax....
Harga diri kita sebagai negara yg berwibawa terusik... merasa diremehkan, dipandang sebelah mata oleh tetangga, bahkan ada yg mengusulkan untuk perang.

Waduw... ini nih... kalo dipikir2 jalan pikiran kita emang patriarkhis sekali yak. Ironis, kalo menurutku... selama ini kita terus mengkritik patriarkhi, tetapi yang terus menerus kita temukan dan lakukan adalah cara2 patriarkhis. Harga diri adalah yg paling utama, dan sekali hal itu terusik, kita harus melawan dengan sekuat tenaga, mengerahkan segala bentuk emosi dan perlawanan untuk menunjukkan eksistensi sebenernya. Ya gag c? Konsep maskulin yg egosentris. Menempatkan diri sendiri sebagai center dari segala center, dan beranggapan semua perhatian tertuju pada kita. Padahal, kalo sikap ini gag dimanage dengan baik bisa2 berakibat pada sifat paranoid. Menganggap segala sesuatu merupakan bagian dari rencana untuk menjatuhkan kita.

Kita musti bisa melihat kasus ini dengan jernih. Pemerintah Australia emang salah, karena memberikan visa sementara tanpa konsultasi terlebih dahulu dengan pemerintah RI. Ini merupakan pelanggaran kode etik hubungan diplomatik, tapi yg perlu dipahami adalah bahwa hal ini bukan merupakan pelanggaran hukum internasional. Maka dari itu, pemutusan hubungan diplomatik ato perang jelas2 tidak bisa dibenarkan. Buang2 waktu n tenaga ajah.

Australia lewat Duta Besarnya di Jakarta mengajukan pembelaan dengan menyebutkan 2 alasan kenapa visa atas 43 orang Papua itu bisa dikeluarkan. Pertama karena telah sesuai dengan hukum nasional Australia, dan kedua telah didasarkan pada hukum internasional yaitu Konvensi PBB th 1951 ttg Status Pengungsi dan Protokal PBB. Yang dialami Australia memang dilematis, karena menurut Konvensi PBB tersebut Australia wajib memberikan pertolongan kemanusiaan sekaligus mencegah status seseorang untuk tidak memiliki kewarganegaraan (stateless). Maka dari itu, Australia memberikan visa sementara atas dasar kemanusiaan .

Yang patut kita pertanyakan adalah mengapa alasan kemanusiaan yg dikemukakan oleh australia? Apakah situasi di Papua sedemikian buruknya sehingga menyebabkan orang2 untuk lari menjadi pengungsi internasional?
Abepura memang bergolak kemaren. Banyak korban berjatuhan gara2 insiden Freeport ituh. Mungkin itu yg dijadikan pijakan bagi pemerintah Australia dalam memberikan visa tinggal sementara. Dan mungkin juga, emang warga Papua yg merasa tidak nyaman tinggal di tanahnya sendiri kemudian meminta suaka di australia.... it could be. Tapi tetep aja, seharusnya pemerintah Australia berkonsultasi dulu sama duta besar indonesia di canberra tentang pemberian visa ituh.

Yang jelas, sekarang semuanya masih dalam penyelidikan. Tapi apapun hasil penyelidikan ituh, aku pribadi berharap semoga masing2 pihak bisa berpikiran dingin, gag mengambil keputusan gegabah mopun perkataan2 yg bisa membuat situasi tambah buruk. Pemutusan hubungan diplomatik dan apalagi perang moga2 jadi alternatif pemecahan yang paling akhir..
All we need now is peace..
Bukan konfrontasi... ya gag c?