Saturday, February 11, 2006

dagelan yang gag lucu

Waktu jaman SMA ato kuliah dulu, acara dagelan yang dianggep sukses adalah dagelan yg satir ato yang menyindir kejadian2 yg populer terjadi di endonesa (termasuk politik juga). Semakin berbahaya dan semakin menyerempet.. semakin disukai. Makanya, pelawak2 kaya bagito grup yg rajin apdet berita2 terkini dan cepat reaksina terhadap issu nasional jadi grup lawak paling sukses kala ituh, n menobatkan bang mi'ing sebagai salah satu pelawak tercerdas dan terpedas (ya jelas aja, waktu itu pesaing2na pelawak yg bermodalkan slapstick n komedi2 sitkom yg mengandalkan fisik) hehehe.

Begitulah, lain dulu lain pula sekarang... Kalo dulu issu2 nasional dijadiin bahan untuk lawakan pelawak di atas panggung.. sekarang, issu nasional justru menjadi dagelan di mata publik. Dagelan yg ironis, dengan pelawak2 tak lain adalah para pengambil kebijakan untuk publik. Sebagai regulator dan pengayom masyarakat, pemerintah banyak menerapkan kebijakan dan reaksi yang 'aneh' dalam menyikapi sebuah issu. Harga minyak dunia naik.. langsung panik menaikkan harga BBM... Issu stok beras menipis, langsung buru2 buka keran impor tanpa mikir panjang, sebenernya ke mana semua persediaan beras kita kok tiba2 menghilang dari peredaran... Kasus operasi izin beribadah oleh beberapa oknum, yg menghasilkan sebuah surat keputusan bersama yg rawan penyelewengan birokrasi... Perancangan RUU bahasa yang konon kabarnya guna mempertahankan identitas bahasa endonesa yg mulai luntur... BBM naik, biaya produksi listrik dr 30% pembangkit migas menghabiskan 70% biaya naik, menyebabkan TDL pun harus naik segera... n then yg terakhir.. rencana penerbitan Playboy Indonesia yg serta merta memicu perumusan RUU AntiPornografi dan Pornoaksi (RUU APP).



Banyak pro dan kontra, itu wajar... dan kadang emang jauh lebih mudah untuk berbicara dan mengkritik daripada menjalaninya... xixixi. Aku juga ngerti c, tapi kritik kan juga perlu, karena siapa tahu orang lain bisa membantu kita dari kritiknya, membantu kita melihat sisi lain dari semua tindakan kita..?

Well, anyway... bagiku.. (entah bagi orang lain), RUU APP ini tak lebih dari dagelan semata, yg gag lucu tentu aja. Lagi2 pemerintah menunjukkan 'kepeduliannya' pada satu masalah yg mendera bangsa, bersamaan dengan itu menyingkirkan empati terhadap masalah2 lain yg lebih urgent.. kaya SUTET, kenaikan TDL, bencana yg langsung menyentuh lapisan masyarakat terbawah, dan ya... sekali lagi menerapkan manajemen reaktif yg salah arah. Ya maap aja, kalo aku berpendapat kaya gini. Bukannya menganggap pornografi dan pornoaksi gag penting, tapi hey... yah.... didn't u have sumtin' else to do? Kenapa justru ketika rakyat miskin semakin terhimpit beban hidup kita malah mengobok2 moral n hak asasi masyarakat?

Pertama2 yg perlu ditanyakan adalah... apa sebenernya definisi pornografi dan pornoaksi? Di mana batasannya? Berbagai lapisan masyarakat terlihat berhati2 dengan mengajukan pertanyaan utama ini. ...kalo emang uda jelas n diakui semua lapisan... ya okelah, kami setuju... " xexexe.

Seorang Andrea Dworkin dan Catherine MacKinnon dalam Feminis Thought menawarkan definisi pornografi sebagai grafis yg secara seksual eksplisit menyubordinasi perempuan melalui gambar atau kata2 yg mendehumanisasi perempuan sebagai obyek seksual, benda, atau komoditas serta melakukan hal2 yg menyebabkan kondisi seseorang bersifat seksual. Sementara pornoaksi dalam RUU APP kita ini didenifisikan sebagai tindakan melakukan gerakan mirip masturbasi dan atau persetubuhan...
Nha, pertanyaan selanjutnya adalah: di mana batasan gerakan mirip masturbasi tadi?

Dulu di era Megawati sepertina pernah dibahas juga tentang perumusan definisi pornografi ini, tp ya berhubung sampe pada batas waktuna gag ditemukan apa sebenernya definisi pornografi... akhirna draft itu tertunda, terlupakan... Sekarang? Seorang peneliti dan pengajar Fisip UI, Nur Imam Subono berpendapat bahwa gelagatnya bakal hanya jadi sebuah isu yg terblow out sementara untuk mengalihkan perhatian orang dari beban/masalah nasional yg lebih besar. bahwa RUU APP ini dapat dilihat sebagai upaya mengalihkan perhatian... persis kaya di jaman Victoria, Ketika banyak persoalan publik gag bisa diselesaikan, bahkan disangkali, yg muncul ke permukaan adalah judgement moralitas, yang dipersempit menjadi moralitas dan seksualitas perempuan.

I do think so, in fact... sebenernya kenapa aku anggep hadirnya RUU APP ini salah arah adalah karena aku ngerasa justru RUU ini kalo jadi disahkan nantina bakal melenceng jauh dari tujuan semula. RUU ini tidak melindungi perempuan dan anak2 sebagai korban kekerasan seksual, tapi justru malah menempatkan perempuan sebagai kriminil, secar bersamaan lebih mengutamakan moralitas masyarakat yg tentu sifatnya paradoksial. Kalo aku runtut dari awal, hadirnya RUU ini dipicu dari maraknya kasus2 kekerasan yg menimpa perempuan dan anak kecil. Kenapa banyak perkosaan? Karena banyak pelaku mengaku tindakan biadabnya dipicu oleh gambar2 dan video2 porno yg banyak beredar di pasaran. Jadi... bapak2 dan ibu2 yg pintar2 di senayan sana menyimpulkan, untuk mengeliminir kasus perkosaan... perlu dibuat RUU untuk mengatur cara berpakaian perempuan (di media) dan menghukum aksi porno yg dapat menimbulkan syahwat para calon2 pemerkosa ituh.
Berawal dari perempuan, untuk melindungi perempuan... tapi sayangnya justru point at woman itself. Cek salah satu pasal dalam draft RUU APP ini:
Pasal 25 melarang orang dewasa untuk mempertontonkan bagian tubuh tertentu yang sensual antara lain alat kelamin, paha, pinggul, pantat, pusar dan payudara perempuan sebagian maupun seluruhnya, mengkriminalkan perempuan.

Sik ta... pasal 25 ini kan ya untuk media toh? Bukan untuk diterapkan di kehidupan sehari2? Kalo untuk diterapkan di kehidupan sehari2... ya.... *garukgaruk kepala*
Maap.. kalo saya bertanya.. apa ini berarti isyarat bahwa sudah saatnya endonesa melupakan akar tradisi n kebudayaannya sendiri? Kalo RUU ini uda disahkan... kebaya2 Jawa yg berpotongan dada rendah dan sangat memperlihatkan lekuk perempuan itu trus dilarang dunk? Trus... gimana nasib saudara2 kita di suku pedalaman Irian sana yg kadang malah topless dan hanya bercawat ria? Trus... gimana nasib bule2 yg berjemur di pantai-pantai indah bali? Trus gimana nasib gadis2 desa yg biasa mandi di kali dengen kemben? Trus gimana nasib peragaan2 busana musim panas? Nasib desainer2 yg jago mendesain tanktop, ato pakaian renang? Mbuh.... jawab aja sendiri... xixixi.

Yang jelas terlihat hanyalah eksploitasi perempuan. Kalo emang anti pornografi emang untuk melindungi perempuan dan anak kecil dari kasus perkosaan, kenapa gag dibuat RUU untuk mengatur libido lelaki untuk tidak memperkosa? Kenapa harus mempersulit perempuan? Pasal itu di mataku hanya menuding perempuan sebagai biang keladi dari pemerkosaan. Aku sering denger beberapa orang bilang, "Ya salah sendiri perempuan Y disuit2 ato digodain ato bahkan diperkosa... abis.. dia kalo pake baju seksi2..."

Hasyah, otaknya tu di mana ya? Kok malah jadi nyalahin perempuannya c? Kenapa musti ngatur2 baju orang lain kalo sampeyan harusna yang ngatur libido sampeyan sendiri? Mbok yao dirinya sendiri tu dibenahi dulu sebelom sibuk membenahi orang laen..
hff... kok jadi emosi gini, si ibuk satu ni? xexexe.

Oui, menarik apa yg dibilang dokter boyke tentang RUU ini yaitu belio menyebutkan dua hal yang tidak mungkin diatur dengan UU sekalipun, yakni seksualitas dan erotika. Seksualitas, kata Boyke, adalah sesuatu yang secara alami dimiliki dan melekat pada setiap orang sehingga tidak mungkin bisa dilarang. Adapun erotika adalah perasaan tertarik kepada lawan jenis, yang juga tidak mungkin dapat dibatasi oleh pihak lain. Karena itu, menurut Boyke, seksualitas maupun
erotika tidak patut dipersalahkan. Dan karenanya RUU yang mengatur pornografi serta pornoaksi ini sifatnya benar2 paradoks dan tidak perlu.

Di lain pihak, salah satu anggota DPR Komisi VIII, Latifah menyebutkan bahwa RUU ini mengacu pada tayangan televisi yg kian memprihatinkan. Bahwa memang harus ada aturan yang dapat mengurangi tindakan eksploitasi seks (Kompas, Sabtu 4 Februari 2006).
Iya, tapi bukankah kalo acuannya dari media yg semakin tidak terkontrol, sudah ada dan diatur dalam KUHP tentang "melanggar kesopanan di muka umum"...? Ato berpegangan pada UU tentang Pers nomor 40 tahun 1999 dan Peraturan Komisi Penyiaran Nomor 009 tahun 2004? Kita sudah punya semua itu... dan tidakkah menjadi satu pemborosan anggaran dan tenaga besar2an jika DPR masih mengurusi sebuah undang2 pornografi yang sifatnya blur dan paradoksial?

Pemberantasan pornografi bisa dilakukan dengan baik oleh polisi, kejaksaan, dan hakim... kalo UU yang sudah ada tadi dipergunakan bener2... gag perlu lagi membentuk Badan2 baru macam Badan Antipornografi dan Pornoaksi Nasional (BAPPN) misalna. Bab VI dalam RUU APP menyebutkan perluna dibentuk BAPN dimana para anggotanya terdiri atas unsur perwakilan badan keagamaan; pakar komunikasi; pakar teknologi informasi dan komunikasi; pakar seni dan budaya; pakar hukum pidana; dan pakar sosiologi. Bayangin ajah... sebuah badan yg bakal diisi oleh polisi2 moral yg bakal menentukan setiap orang bermoral atau tidak... diketuai oleh om Roy Suryo, misalnya? xixixi...
Tentu aja... BAPN ini bakal menyedot APBN juga.. well... ya.... *garuk2kepalalagi*

IMO... solusi yg mungkin lebih cespleng daripada penyusunan RUU APP dalam menghadapi kasus kekerasan seksual dan penerbitan PI adalah pengoptimalan potensi yang sudah kita punya sebelomnya. Pertama-tama, mulai dari diri sendiri dulu, kenali hasrat yg ada dalam diri, tanyakan pada diri sendiri efektifkah sebuah pelarangan sementara apa yang menjadi persoalan justru ada dalam diri manusia itu sendiri. Pelarangan hanya menangguhkan hasrat untuk kemudian membuatnya mengambil bentuk lain sebagai manifestasi pemuasannya. Ada atau tidaknya majalah Playboy bukanlah masalah sesungguhnya, karena di televisi, di kios-kios majalah, dan banyak hal di sekitar manusia terdapat substitusi dari majalah Playboy; justru masalah pengendalian hasratlah yang semestinya diberi perhatian lebih ketimbang pelarangan ini-itu. Menyadari hasrat yang ada dalam diri manusialah yang sebenarnya penting, karena dengan menyadari keberadaannya, maka manusia bisa mewaspadainya.

Masalah moralitas biarlah dijaga oleh agama, keyakinan, keluarga dan lingkungan masyarakat, bukan oleh negara. Tingkatkan iman dan agama (bagi yg bersandar padanya), perbanyak pendidikan seks yang sehat.

Yang berkaitan dengan media massa, lebih baik optimalkan UU Press dan UU Penyebaran Informasi yg mengatur titik peredarannya misalnya.. misal lebih mengutamakan pengiriman langsung ke para pelanggan, menjualnya dengan dibungkus rapat oleh plastik, tidak dijual di lapak-lapak terbuka dan asongan.
Tayangan2 televisi yg dipandang rawan pornoaksi diatur jam tayangnya.. apa gunanya badan sensor kalo kek gitu? Trus... penjual video2 porno ditertibkan... kalo niat mo berantas pornografi bener2 c..
Tapi kalo RUU ini punya tujuan lain ya... ntahlah... ^^p