Friday, December 16, 2005

peraturan bersama

Satu artikel yang dimuat di harian kompas hari ini menarik perhatianku. Berita tentang perumusan Peraturan Bersama tentang pendirian rumah ibadat di daerah, oleh Kementrian Dagri dan Kementrian Agama. Mann, benakku langsung melayang2 ke kasus ‘operasi izin’ tempat beribadah yang dilakukan oleh kelompok tertentu di berbagai daerah yang s4 menimbulkan ketegangan massal.

N u know what, ternyata setali tiga uang, aku dan para pemerintah yang merumuskan peraturan bersama ituh. Kami sama2 berangkat dari acuan yang sama, yaitu kasus operasi izin tersebut, tapi yah... berbelok di persimpangan yang berbeda. xexexe.

Pemerintah lewat tim yang dibentuk Menag dan Mendagri tersebut melihat kasus2 yang ada tersebut sebagai akibat dari tidak adanya peraturan yang lebih detail mengenai izin tempat beribadah. Dulunya memang ada Surat keputusan Bersama (SKB) tentang pendirian rumah ibadah, tetapi SKB ini belum mengatur secara rinci prosedur pendiriannya. whedew... dan beliau2nya ini kemudian ber’niat baik’ untuk menyempurnakan SKB menjadi sebuah Peraturan Bersama. Sounds great, huh? Menunjukkan eksistensi pemerintah sebagai penguasa dan pengatur, perumus kebijakan untuk lebih menyejahterakan masyarakatnya.

Yeah... mengatur? Bukannya menunjukkan arogansi? ^^p...

Menyejahterakan? Memperhatikan?

Di mataku, peraturan bersama itu justru menunjukkan sisi penguasa yang tidak empati, tidak memahami, dan tidak mendewasakan masyarakatnya. Semua sikap negasi terhadap 3 sikap inti dalam relationship antar manusia ini seharusnya tidak dipunyai oleh pihak2 yang merasa berhak mengatur hidup dan hak orang lain.

Xexexe....

Tapi mungkin niatnya memang baik, who knows juga c... cuma dalam kerangka pikiranku yang sedikit simpang siur, ada kejanggalan dari peraturan bersama ituh. Kalo memang benar kasus operasi izin itu yang jadi pemicu utama kebijakan, alangkah lebih bijaksananya kalo kita semua terlebih dahulu memikirkan kenapa bisa terjadi peristiwa sedemikian rupa? Dan apakah peraturan bersama yang lebih rinci dan ketat merupakan solusi terbaik?

Buatku pribadi c, ada beberapa pertanyaan yang terbersit yang berkaitan dengan kasus2 operasi izin t4 ibadah, yaitu pertama adalah... berhakkah seseorang atau lebih melarang orang lain untuk beribadah? Padahal katanya kita adalah negara yang menjunjung tinggi kebebasan beragama menurut keyakinan masing2...

Kemudian... lebih jauh lagi, seberapa pentingnya c melakukan operasi izin semacam itu? Apa untungnya, dan apa ruginya bagi kita semua jikalau kita berada berdampingan dengan sebuah tempat ibadah, meskipun itu bukan tempat ibadah keyakinan kita? Apa untungnya coba? Tidak ada? Dan ruginya? Takut terpengaruh? Takut dipengaruhi? ....

well, naif sekali kalu begituh... sseharusna kita tanya pada diri kita sendiri, bagaimana mungkin kita menjadi begitu tidak percaya diri, padahal kita berurusan dengan keyakinan kita sendiri, sesuatu yang sepenuhnya milik kita sendiri, dan benar2 hanya urusan kita dengan Yang Di Atas.. no?

Kecuali mungkin...calon t4 ibadah yang akan didirikan dibangun di tanah bersengketa misalna, itu baru merugikan.

Tell me bout this, cuz i really don’t know why they committed such an act like that...

Mungkin memang sudah menjadi sifat manusia, tidak begitu mudah menerima perbedaan.. tidak bisa memandang perbedaan sebagai sesuatu yang menguntungkan... dan satu lagi bukti nyata bahwa kebebasan (dari segala segi) memang masih jadi barang mahal di indonesia

Dan kemudian, muncul... peraturan bersama ituh, yang dimaktubkan sebagai sebuah solusi... yang ... janggal... You know, IMO, solusi ato niat baik ini justru malah semakin mengerucutkan perbedaan yang ada. Pemerintah justru melegalkan tindakan operasi izin t4 ibadah dalam bentuk yang lain, dan semakin menyuburkan sentimen mayoritas dan minoritas, that’s for sure.

Check the main frame of this law. I quote that this law consists of 2 main frames. Satu, tentang pembentukan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), dan yang kedua adalah prosedur pendirian t4 ibadah. FKUB dibentuk di tiap2 tingkatan (propinsi, kab/kot, kecamatan sampek desa) dengan pengurus yang terdiri dari masing2 pucuk pimpinan tingkatan. Wakil gubernur, kakanwil depag, tni, anggota kepolisian dan kejaksaan... birokrat gitu looohhhh ^^ FKUB ini disebut2 sangat sakti. Berdiri ato tidaknya t4 ibadat mutlak tergantung dari rekomendasi FKUB inih...

Kemudian prosedur pendirian t4 ibadat antara lain harus menyertakan berbagai surat izin yang diterbitkan Bupati/Walikota. Sebelum sampe bupati/walikota harus melalui rekomendasi FKUB tingkat kab/kot, kecamatan dan desa dengan disahkan masing2 perangkat pemerintahan dan kepala kantor depag kab/kota. Dan kalo ada yang belom tau betapa rumitnya dan menyusahkannya perjalanan surat izin dari birokrat, i’m gonna guarantee it.... that it’s really really difficult mann! Apalagi kalo jalannya lengkap dari desa sampe kabupaten...

Udah? Belomm.... masih harus menyerahkan daftar nama alamat KK sesuai KTP setempat yang akan jadi jemaat, minimalnya 50 KK.... ^^

See that?

Coba bayangkan seandainya kita berniat mendirikan t4 ibadah.... dipersulit, makan waktu bertaon2 maybe, belom lagi kalo nyerah, kendala waktu, dana blablabla. N meanwhile, di mana kita bisa beribadah... tar salah2 kena operasi izin, lagi... xexexexe.

Yang paling jelas terlihat adalah betapa kelompok minoritas akan selalu berada dalam kontrol kelompok mayoritas. Dan itu jelas bukan gudnewz buat usaha pengkondusifan kehidupan beragama di Indonesia. Kapan kita bisa belajar untuk jadi dewasa dengan tidak menerapkan manajemen reaktif semacam ini setiap kali terjadi kasus tak mengenakkan? Reaksi yang aneh pula, c menurutku.

Kalo memang tindakan operasi izin tempat ibadah itu meresahkan pemerintah, negatif buat pemerintah, kenapa tidak permudah sajah izin pendirian t4 ibadah, bukannya memperpanjang birokrasi yang rawan penyelewengan...

Toh harusnya kita semua sudah cukup dewasa untuk tahu mana yang benar dan salah... harusnya....


::confusedmew::

....i'm not telling right is wrong
it's up to us to make..
-oasis-